Konawe Selatan, Sultraudate.id – Rencana strategis pembangunan Markas Grup 5 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, direncanakan akan dimulai pada awal tahun 2026. Proyek ini mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat di Kecamatan Lainea, lokasi yang akan menjadi pusat pembangunan markas elite TNI tersebut.
Wakil Bupati Konawe Selatan, Wahyu Ade Pratama Imran, bahkan turut mendampingi langsung kunjungan Komandan Grup 5 Kopassus, Brigjen JS Surbakti, pada Kamis, 28 Agustus 2025, saat peninjauan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Kapas. Lokasi tersebut mencakup wilayah tiga desa, yaitu Desa Lambakara dan Desa Ambesea di Kecamatan Laeya, serta Desa Lalonggombu di Kecamatan Lainea.
Menurut Wahyu, kehadiran Markas Kopassus bukan hanya penting dari sisi pertahanan negara, namun juga akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Konawe Selatan secara luas.
“Kami sangat menyambut baik rencana strategis ini karena akan mendorong pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka lapangan kerja baru bagi warga,” tegas Wahyu.
Dukungan serupa juga datang dari Pemerintah Kecamatan Lainea. Camat Lainea, Andi Mangendre, ia menilai bahwa kehadiran markas militer tersebut akan memperkuat keamanan wilayah sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
“Rencana pembangunan markas Kopassus ini bukanlah hal yang negatif, tetapi dapat memberikan manfaat bagi daerah, terkhusus masyarakat setempat di titik pembangunan tersebut,” jelas Mangendre. Kamis, 11 September 2025.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kecamatan Lainea menyambut baik kehadiran markas tersebut.
“Tegas saya katakan dengan hati tulus, saya sangat menerima kehadiran markas Kopassus tersebut di wilayah Kecamatan Lainea,” tambahnya.
Dukungan juga datang dari warga. Salah satu masyarakat kecamatan lainea yang enggan disebutkan namnya, mengungkapkan bahwa sebagian besar warga sebenarnya menyadari bahwa lahan tersebut milik negara.
“Kalau saya pribadi jika ditanya menolak atau tidak, saya dengan tegas mengatakan tidak, karena itu sudah nyata milik negara mulai Lambakara hingga Lalonggombu itu milik negara, hanya negara memaklumi bagian rumah masyarakat tidak digusur, hanya bagian perkebunan dan fakta itu milik negara,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa masyarakat sebenarnya sudah menerima dengan lapang dada rencana pembangunan tersebut, namun masih ada beberapa oknum yang mencoba memprovokasi.
“Masyarakat itu sudah legowo karena sadar itu milik negara, hanya mereka pikir belum diolah oleh negara,” katanya.
Ia menambahkan, tanah yang akan dibangun markas adalah lahan kosong yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk bertani.
“Area yang akan dipakai Kopassus itu tanah kosong, hanya memang mereka bercocok tanam sudah lama. Itu mi kalau tidak ada kesadaran bahwa sewaktu-waktu tanah itu akan diambil alih,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pembangunan Markas Grup 5 Kopassus ini akan dilakukan di atas lahan seluas sekitar 200 hektar yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Proyek ini merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional yang bertujuan memperkuat pertahanan di wilayah timur Indonesia.
Selain fasilitas militer utama, direncanakan juga pembangunan fasilitas pendukung seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar. Kehadiran Markas Kopassus ini diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan nasional, tetapi juga menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Komentar