Kendari, Sultraupdate.id – Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Tenggara, Sarlan Lario secara terbuka menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera turun tangan dan menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan mesin EDC (Electronic Data Capture) BRI-Link di wilayah Sulawesi Tenggara.
Dalam pernyataan pers yang disampaikan hari ini, Sarlan mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data awal yang mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan mesin EDC oleh salah satu unsur pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di tingkat regional.
“Kami menilai ada indikasi kuat keterlibatan oknum pimpinan BRI di Sultra dalam skandal pengadaan mesin EDC ini. Ini bukan sekadar isu internal perbankan, tapi menyangkut keuangan negara dan kepercayaan publik,” tegas Sarlan.
Ia juga menilai bahwa kasus ini berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang signifikan jika tidak segera diusut tuntas. BADKO HMI Sultra bahkan berencana melakukan aksi besar-besaran di depan Kantor Wilayah BRI dan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk tekanan moral terhadap aparat penegak hukum.
Lebih lanjut, Sarlan meminta KPK untuk tidak hanya menyentuh level operasional, tetapi juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan di level struktural yang lebih tinggi. “Kami menantang KPK untuk serius mengusut ini. Jangan sampai masyarakat menganggap KPK tebang pilih,” tambahnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik seiring meningkatnya perhatian terhadap tata kelola keuangan di lembaga-lembaga keuangan milik negara, serta pentingnya transparansi dalam program-program pelayanan masyarakat seperti BRI-Link yang menyasar sektor ekonomi mikro dan pedesaan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BRI Sulawesi Tenggara belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan yang dilayangkan oleh Sarlan.
Komentar