KENDARI. Sultraupdate.id-
Dialog publik OASIS Sultra di DEGAN Coffee Studio, Sabtu malam (18/4/2026), menghadirkan diskusi kritis tentang arah pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sejumlah narasumber dan peserta menyoroti persoalan tata kelola, dampak lingkungan, hingga peran media yang dinilai belum berjalan optimal.
Forum ini menghadirkan Direktur PUSPAHAM, Kisran Makati, serta Ketua AJI Kota Kendari, Nursadah, sebagai pemantik diskusi yang mengangkat tema krusial: pertambangan di persimpangan antara kepentingan ekonomi, krisis lingkungan, dan peran media.
Diskusi berlangsung jauh dari kesan seremonial. Sejak awal, nada kritis langsung mendominasi. Kisran Makati menegaskan bahwa dirinya tidak menolak keberadaan tambang. Namun, ia menggarisbawahi persoalan utama terletak pada tata kelola yang dinilai belum matang.
“Kita ini bukan anti tambang. Tapi jangan semuanya dibuka tanpa persiapan. Infrastruktur belum siap, tata kelola belum jelas, tapi eksploitasi terus berjalan,” tegasnya.
Ia mengibaratkan praktik pertambangan saat ini seperti membuka sumber daya tanpa perhitungan jangka panjang, sekali dibuka, langsung dihabiskan. Kritik tersebut semakin tajam ketika ia menyinggung ketimpangan antara keuntungan investor dan dampak yang harus ditanggung daerah.
“Pendapatan daerah memang ada, tapi tidak sebanding dengan keuntungan yang keluar dan kerusakan lingkungan yang ditinggalkan,” ujarnya.
Kisran juga mengingatkan agar daerah tidak bergantung sepenuhnya pada sektor tambang. Ia menilai potensi lain yang lebih berkelanjutan, seperti pertanian, justru sering diabaikan. Realitas di lapangan pun memperkuat argumennya. Ia menyebut angka kemiskinan di Konawe Utara, khususnya di wilayah lingkar tambang, masih berada di kisaran 9 persen.
“Kalau tambang benar-benar berdampak besar, masyarakat sekitar seharusnya sudah jauh lebih sejahtera,” tambahnya.
Kisran kembali menekankan dua hal mendasar yang tidak bisa ditawar: audit lingkungan yang serius dan tata kelola yang transparan. Ia juga berharap dialog semacam ini tidak berhenti pada wacana semata.
“Harus ada pertemuan lanjutan. Kita tidak bisa terus bicara tanpa langkah nyata,” pungkasnya.
Dari sisi lain, Ketua AJI Kota Kendari, Nursadah, menyoroti peran media yang dinilai sangat menentukan dalam isu pertambangan. Ia menegaskan bahwa jurnalis harus berdiri tegak di kepentingan publik, tanpa kompromi.
“Kalau ada jurnalis yang terbukti terafiliasi dengan kepentingan tambang yang merusak lingkungan maka itu jelas menyalahi kode etik jurnalistik. Kalau jurnalis bersangkutan adalah anggota AJI maka tidak ada toleransi. Sanksinya jelas bisa dikeluarkan dari AJI,” tegasnya.
Menurutnya, menjaga integritas adalah kewajiban mutlak. Ia bahkan menyebut praktik jurnalistik yang tidak berpihak pada publik sebagai bentuk pengkhianatan terhadap profesi.
Dialog ini juga dihadiri berbagai elemen mahasiswa, mulai dari Ketua BEM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Ketua BEM UM Kendari, Ketua BEM Poltekkes Kendari, Menteri Pergerakan BEM UHO, hingga perwakilan DEMA dan SEMA fakultas di IAIN.
Kehadiran mereka memperkaya perspektif dan mempertegas bahwa isu pertambangan adalah tanggung jawab bersama.
Selain pemerintah dan aktivis, forum ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan media dalam mengawal transparansi, edukasi dampak lingkungan, serta pemenuhan hak-hak warga di sekitar wilayah tambang.
Komentar