Kolaka, SultraUpdate.id – Ratusan warga bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) menggelar aksi di Jetty PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS) yang berada di Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Jumat (19/6/2026). Massa membongkar portal besi yang menutup akses keluar masuk pelabuhan tambang tersebut sebagai bentuk protes atas terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu diikuti oleh ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat dan sembilan ormas. Dengan menggunakan palu besar dan alat berat, massa merobohkan portal yang sebelumnya dicor dan digembok. Sebuah plang larangan yang terpasang di lokasi juga turut dicabut.
Pembongkaran dilakukan di bawah pengawasan ketat aparat keamanan dari Polri dan TNI yang berjaga untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan benturan antarkelompok.
Koordinator aksi, Hartono Tahunggale, menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan karena penutupan akses jetty telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian di kawasan pelabuhan tersebut.
Menurutnya, ribuan warga yang bekerja di sektor pertambangan, hauling, bongkar muat, pelayaran, hingga usaha pendukung lainnya kehilangan sumber penghasilan sejak aktivitas di jetty terhenti.
“Kami meminta Kepolisian segera mengambil langkah untuk memulihkan akses dan aktivitas masyarakat. Jangan sampai ada pembiaran terhadap tindakan sepihak yang berpotensi memicu konflik. Apalagi status kepemilikan lokasi yang dipersoalkan masih dalam proses penyelidikan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegas Hartono di hadapan massa aksi.
Hartono menjelaskan, kehadiran sembilan ormas dalam aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Hakatutobu yang terdampak langsung akibat penutupan akses jetty.
“Kami hadir untuk membantu masyarakat agar bisa kembali beraktivitas. Kalau ada persoalan hukum, mari diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Kita hidup di negara hukum, bukan dengan cara-cara sepihak yang merugikan masyarakat banyak,” ujarnya.
Selain membuka kembali akses pelabuhan, massa juga meminta aparat penegak hukum untuk mencegah munculnya konflik horizontal di tengah masyarakat. Mereka menilai negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan menjaga ketertiban di lokasi yang masih menjadi objek sengketa.
Sementara itu, warga Hakatutobu, Adam, mengaku penutupan aktivitas jetty selama beberapa waktu terakhir telah menimbulkan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, jetty PT PMS bukan sekadar fasilitas pelabuhan, tetapi menjadi pusat aktivitas ekonomi yang menopang kehidupan banyak keluarga di desa tersebut.
“Banyak masyarakat Hakatutobu menggantungkan hidup di pelabuhan ini. Ketika aktivitas berhenti, perusahaan hauling, rental alat berat, bongkar muat, hingga usaha kecil ikut terdampak. Banyak warga kesulitan mencari nafkah karena aktivitas ekonomi terputus,” ungkapnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan situasi sempat memanas setelah portal berhasil dibongkar. Sejumlah kelompok yang tidak sepakat dengan aksi tersebut sempat menyampaikan keberatan. Namun ketegangan berhasil diredam setelah para tokoh masyarakat dan pimpinan ormas meminta seluruh massa menahan diri dan menjaga kondusivitas.
Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar Jetty PT PMS berangsur kondusif. Besi portal yang telah dibongkar kemudian diamankan oleh pihak kepolisian untuk menghindari potensi gesekan lanjutan di lokasi.
Masyarakat berharap dibukanya kembali akses jetty dapat menjadi awal pemulihan aktivitas ekonomi yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga Hakatutobu dan sekitarnya, sembari menunggu penyelesaian persoalan hukum yang masih bergulir.
Komentar