Kendari, Sultraupdate.id – Insiden penembakan yang diduga terjadi pada Kamis, 8 Januari 2026, di lokasi tambang ilegal Desa Wambarema, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, bukanlah peristiwa kriminal yang berdiri sendiri. Ia merupakan alarm keras bagi nurani kemanusiaan sekaligus ujian serius terhadap komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum secara adil dan bermartabat.
Peristiwa ini, sebagaimana dikonfirmasi oleh Polres Bombana, diduga melibatkan empat oknum anggota Brimob Resimen Dua yang sedang menjalankan tugas BKO di Sulawesi Tenggara. Fakta ini tentu mengguncang kepercayaan publik dan menuntut penanganan yang transparan, adil, serta bebas dari upaya saling melindungi.
Kami mengapresiasi langkah cepat institusi kepolisian yang telah mengamankan para terduga pelaku dan menyerahkannya kepada Polda Sulawesi Tenggara melalui Bidpropam untuk diproses sesuai mekanisme hukum. Namun, proses ini tidak boleh berhenti sebatas prosedur internal. Publik berhak mengetahui bahwa hukum benar-benar ditegakkan, tanpa pandang seragam maupun jabatan.
Sebagai Presiden Mahasiswa IAIN Kendari, saya mengecam keras segala bentuk kekerasan bersenjata yang merenggut rasa aman masyarakat, terlebih jika diduga melibatkan aparat negara yang sejatinya hadir sebagai pelindung, bukan sumber ketakutan. Negara tidak boleh abai ketika nyawa manusia berada dalam posisi rentan, apa pun konteks dan latar belakang peristiwanya.
Peristiwa ini memperlihatkan ironi penegakan hukum yang kerap terjadi, aktivitas tambang ilegal yang berlangsung lama seolah dibiarkan, namun negara baru hadir ketika konflik telah mencapai titik kekerasan. Kehadiran yang terlambat dan berwatak koersif ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pencegahan, sekaligus menandakan lemahnya pengawasan dan ketegasan sejak awal.
Lebih memprihatinkan, dugaan keterlibatan aparat dalam insiden ini mencederai prinsip dasar penegakan hukum itu sendiri. Aparat negara seharusnya menjadi penjaga rasa aman dan pelindung hak-hak warga, bukan justru aktor yang memperbesar ketakutan publik. Ketika senjata digunakan tanpa kejelasan akuntabilitas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nyawa manusia, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Tambang ilegal pada dasarnya adalah persoalan struktural yang lahir dari pembiaran, relasi kuasa, dan ketidaktegasan hukum. Kekerasan yang muncul di dalamnya bukan anomali, melainkan konsekuensi dari sistem yang gagal menghadirkan keadilan secara konsisten. Selama akar persoalan ini tidak disentuh, penindakan apa pun hanya akan bersifat sementara dan reaktif.
Oleh karena itu, kami mengecam keras tindakan penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum aparat Brimob dalam peristiwa di kawasan tambang ilegal Bombana. Kecaman ini tidak hanya ditujukan pada tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi juga pada lemahnya pengendalian, kedisiplinan, serta pengawasan institusional yang memungkinkan tindakan tersebut terjadi di lapangan.
Kami mendorong agar proses pemeriksaan dan penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, objektif, dan berkeadilan, serta hasilnya disampaikan kepada publik secara terbuka. Langkah ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa supremasi hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak tunduk pada kepentingan apa pun.
Penulis : Risdhawati
Mahasiswi IAIN Kendari yang berasal dari kabupaten bombana saat ini menjabat sebagai Presiden Mahasiswa IAIN Kendari Periode 2026-2027
Komentar